Kades Plosokandang, Kecamatan kedungwaru-Tulungagung, Agus Waluya (kiri) saat menyerahkan surat keresahan warga pada keamanan IAIN Tulungagung (Joko Pramono for jatim Times)
Kades Plosokandang, Kecamatan kedungwaru-Tulungagung, Agus Waluya (kiri) saat menyerahkan surat keresahan warga pada keamanan IAIN Tulungagung (Joko Pramono for jatim Times)

Niatan IAIN Tulungagung yang menawarkan rusunawa sebagai rumah sakit darurat Covid-19 tak sepenuhnya berjalan mulus. Pasalnya, masyarakat di sekitar rusunawa di Desa Plosokandang mengaku resah jika rusunawa itu dijadikan RS darurat covid-19.

Untuk menampung keresahan warga itu, pihak Pemerintah desa Plosokandang mengirim surat klarifikasi ke IAIN Tulungagung agar mempertimbangkan penawaran itu, Kamis (26/3/20).

Kepala Desa Plosokandang, Agus Waluya beserta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya mengantarkan sendiri surat tersebut ke IAIN Tulungagung.

Sayang, lantaran seluruh aktifitas perkuliahn di IAIN dihentikan, surat hanya diterima oleh petugas keamanan kampus dan akan diserahkan pada pimpinanya.

Agus Waluya menganggap pemanfaatan rusunawa sebagai RS darurat Covid-19 membuat warganya resah.  Lantaran warganya menganggap Covid-19 merupakan penyakit yang ganas dan penularannya cukup cepat. Apalagi, rusunawa dinilai dekat dengan pemukiman padat penduduk.

"Warga sangat resah. Kenapa harus rusunawa ? Kan ada alternatif lain," katanya.

Selama ini pemerintah desa tidak pernah diajak bicara terkait rencana tersebut, lantas mengetahui kabar tersebut dari warga yang membaca dari sejumlah media, pihaknya dengan sigap melakukan rapat darurat bersama BPD, LPMD, karang taruna dan lainnya untuk membahas keluhan warga.

"Ini tadi disepakati meminta klarifikasi lebih dulu. Jika benar akan direalisasikan, tentu akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan akan ada upaya warga penolakan," jelasnya.

Dia pun rela mengalokasikan dana desa untuk membantu pemerintah kabupaten dalam upaya melawan Covid-19 ini. Asalkan, rusunawa tersebut benar tidak direalisasikan.

"Kami siap, jika DD kami dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Nanti dikira penolakan ini, tidak mendukung. Dimana  ada tempat, pemdes yang tidak mengeluarkan anggaran menolak. Padahal, kami siap mengalokasikan DD kami," tuturnya.

Sementara itu, Kabag Humas IAIN Tulungagung, Ulis Abshor dikonfirmasi  mengatakan belum bisa memberi tanggapan tersebut. 

Namun, langkah IAIN Tulungagung yang mengusulkan rusunawanya sebagai RS Darurat Covid-19 belum dikoordinasikan dengan pemdes setempat. Karena, pengelolaan gedung rusunawa merupakan wewenang IAIN Tulungagung.

"Terkait surat yang dikirim pemdes, Insyaallah akan kami tindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan pimpinan," ucapnya dihubungi lewat telepon.