Ka BPN Tulungagung, Eko Jauhari (berdiri) memberi arahan stafnya dalam melayani pemohon (Joko Pramono for Jatim Times)
Ka BPN Tulungagung, Eko Jauhari (berdiri) memberi arahan stafnya dalam melayani pemohon (Joko Pramono for Jatim Times)

Merebaknya virus corona (covid-19) berimbas dengan molornya target PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Kabupaten Tulungagung. Jika awalnya proses PTSL akan rampung pada September, akibat covid-19 proses akan molor hingga Desember mendatang.

Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Tulungagung, Eko Jauhari mengakui  prediksi molornya target ini akibat adanya kekhawatiran terhadap covid-19.

“Kita akhirnya mengikuti tahun anggaran, sekitar bulan Desember,” ujar Eko, Kamis (26/3/20).

Tahun ini pihaknya menargetkan 36 ribu bidang tanah tersertifikasi lewat PTSL dan baru terlaksana 155 sertifikat, 8 ribu yang sudah pemberkasan dan sekitar 20 ribu pengukuran dari target 40 ribu pengukuran.

Bahkan, dalam satu minggu terakhir tidak ada progress (kemajuan dlam proses PTSL di Tulungagung. Dirinya sempat geram lantaran program PTSL berjalan stagnan.

“Setiap pagi itu saya biasanya marah, kenapa desanya kok cuma 1 atau 2? Sekarang enggak bisa marah lagi, karena tahu ada pembatasan kerumunan oleh Bupati,” tutur Eko.

Lantaran keadaan ini pihaknya tidak bisa memaksa lagi progress PTSL sesuai tergaet, meski demikian pihaknya meminta pokja PTSL di desa tetap jalan sesuai kemampuan maksimal masing-masing pokja.

Untuk pelayan di BPN sendiri, pihaknya membatasi 10 orang perhari. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penularan covid-19 pada petugas di BPN. 

Saat melayani masyarakat yang mengurus dokuman pertanahan, petugas diwajibkan memakai sarung tangan dan masker serta menjaga jarak dengan warga.

“Itu sudah kita tutup kursi pemohon maksimal 5, dengan jarak 2 meter, terus pemohon yang dipanggil menyerahkan berkas lalu duduk lagi,” kata Eko.

Setelah berkas diperiksa, maka akan dibuatkan surat perintah setor dan pemohon tinggal membayar secara elektronik.

Selain itu, setiap pengunjung di BPN diwajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan setelahnya mencuci tangan dengan hand sanitizer yang telah disediakan di depan kantor.

Sedang untuk notaris yang mengurus berkas tanah, maka pihaknya menerapakn kebijakan aturan 1 notaris hanya boleh mengurus 5 berkas setiap harinya, itupun mereka (baca notaris)baru bisa mengambil surat perintah setor setelah jam 1 siang.

Sesuai dengan edaran dari Sekjen Pertanahan, petugas yang melakukan pelayanan juga dikurangi. Sedang kepala Kantor diusahakan kerja dari rumah.

Menindaklanjuti edaran itu, pihaknya akan mengatur jam kerja petugas. Nantinya akan dilakukan 2 shift pelayanan.

“Saat ini kita masih mengatur jadwal petugas,” tandasnya.