Sholeh dan Danang setelah pertemuan rutinan AKD / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Sholeh dan Danang setelah pertemuan rutinan AKD / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Setelah sempat bersitegang akibat perbedaan pandang dalam urusan organisasi Asosiasi Kepala Desa (AKD), Danang Catur Budi Utomo dan Muhammad Sholeh akhirnya akur. Hal itu terjadi saat rapat koordinasi AKD di salah satu resto di Tulungagung yang membahas berbagai hal yang menyangkut kepentingan warga di wilayah masing-masing desa.

Para kepala desa tidak membahas masalah yang kini mencuat yakni terkait sekretaris desa berstatus PNS yang masih belum ditarik dari desa. Justru, tema yang dibahas lebih cenderung ke keresahan masyarakat tentang razia spidometer listrik dengan denda yang tinggi.

"Tidak ada yang panas, bahkan pak Danang meminta segera adanya pengukuhan," ujar Sholeh didampingi Danang.

Justru Sholeh menegaskan di luar forum, bahwa keinginan sebagian kepala desa yang sekdesnya masih PNS untuk segera ditarik sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, bagi kepala desa yang masih menghendaki sekdesnya Sholeh mengaku menghormati.

"Seperti yang sudah saya sampaikan itu masalah otonomi desa terkait perangkat desa Tapi kalau masih menginginkan sekdesnya, kita harap kepala desa berkirim surat ke Bupati," jelasnya.

Kembali ke pengukuhan AKD, Sholeh mengatakan akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari AKD Propinsi yang Minggu (16/02) mendatang akan menggelar konsolidasi di Blitar.

"Kita akan berkumpul di Blitar, pengukuhan akan kita koordinasikan langsung dengan Bupati," jelasnya.

Sementara itu, Danang juga menegaskan apa yang dia sampaikan dalam beberapa hari terkait sikapnya yang seolah menentang kepemimpinan Sholeh dianggap sebagai kritik.

"Dalam artian agar AKD ini tetap solid, dengan payung hukum dan pengukuhan pengurus tidak akan ragu dalam bekerja," ujarnya.

Akhir bulan Februari ini, Danang berharap pengukuhan sudah dilaksanakan karena masalah yang terjadi di desa sangat komplek. Bahkan, Danang menjelaskan jika AKD Kabupaten Tulungagung sudah punya payung hukum berupa SK Kemenkum HAM sejak tahun 2013 dan pengurus baru tinggal di legitimasikan berupa pengukuhan.

"Kepala desa butuh naungan agar masalah bisa diselesaikan dengan baik," pungkasnya.