Maryoto Birowo, Bupati Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Maryoto Birowo, Bupati Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengakui jika dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/02) siang. Dirinya diperiksa mulai jam 10.00 wib hingga jam 13.00 wib sebagai saksi atas tersangka Supriyono mantan ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

"Saya hanya ditanya mengenai mekanisme penyusunan anggaran di pemerintahan Kabupaten Tulungagung," ujar Maryoto.

Karena mengenai mekanisme penyusunan anggaran, Maryoto mengatakan bahwa dalam pemerintahan itu ada kepala daerah dan legislatif dalamnya.

"Ini tentang penyusunan anggaran di pemerintahan, bukan pemerintah Kabupaten Tulungagung saja. Di dalam pemerintahan ada yang namanya bupati dan juga DPRD," terangnya.

Setelah selesai diperiksa sebagai saksi, Maryoto mengaku tidak langsung kembali ke Tulungagung. Namun, dirinya akan tetap di Jakarta karena ada agenda lain yang akan dilakukan.

"Masih ada kegiatan di sini, jadi belum akan kembali ke Tulungagung hari ini," jelasnya.

Kabar pemanggilan Maryoto Birowo ini sebelumnya disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Juru bicara KPK, Ali Fikri.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," kata Ali seperti di kutip dari portal berita Antaranews.com

KPK pada 13 Mei 2019 telah mengumumkan Supriyono sebagai tersangka terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Dalam konstruksi perkara kasus tersebut, Supriyono diduga menerima Rp 4,88 miliar terkait proses pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Uang tersebut diduga berasal dari Bupati Tulungagung 2013-2018 Syahri Mulyo dan kawan-kawan sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap adanya uang yang diberikan kepada Ketua DPRD untuk biaya unduh anggaran bantuan provinsi dan praktik uang mahar untuk mendapatkan anggaran baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan provinsi yang dikumpulkan dari uang "fee" para kontraktor untuk diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3,75 miliar dengan rincian penerimaan "fee" proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500 juta setiap tahunnya atau total sekitar Rp2 miliar.

Selanjutnya, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp750 juta sejak 2014-2018.

Kemudian, "fee" proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

Selain itu dalam penyidikan untuk tersangka Supriyono, KPK juga telah memeriksa mantan Gubernur Jatim Soekarwo dan beberapa pejabat maupun mantan pejabat di lingkungan Pemprov Jatim sebagai saksi.