ilustrasi korupsi
ilustrasi korupsi

Polres Tulungagung tengah mengusut dugaan kasus korupsi dana hibah dari Komisi Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tulungagung, pada sebuah komunitas motor, Tulungagung Motor Cross (TMC). Hibah dari KONI ini dinilai bermasalah lantaran tidak jelas penggunaanya.

Tak tanggung-tanggung, nilai anggaran yang diduga dikorupsi pada organisasi yang bernaung pada IMI (Ikatan Motor Indonesia) itu mendekati angka setengah milyar rupiah. Bahkan saat ini unit Pidana Korupsi (pidkor) Satreskrim Tulungagung telah menaikkan statusnya menjadi penyidikan.

Kapolres Tulungagung AKBP Eva Guna Pandia melalui Kanit Pidkor Iptu Andik Prasetyo mengungkapkan, kasus tersebut merupakan hasil penyelidikan dari unitnya. Setelah dilakukan pendalaman, ternyata ada dugaan penyelewengan dana hibah melalui kONI Kabupaten Tulungagung sekitar Rp 400 juta.

“Rinciannya, dana hibah tersebut masing-masing pada tahun anggaran 2016, 2017, 2018, dan 2019. Jadi setiap tahun sekitar Rp 100 juta,” terangnya.

Modus yang dilakukan, lanjut Andik adalah ketua TMC mencairkan dana hibah itu sendirian pada Bank Jatim tanpa mengajak pengurus TMC lainnya.

Setelah cair, uang itu digunakan tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah dibuat. Sehingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) ketua TMC yang identitasnya masih dirahasiakan itu, tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Setiap tahun LPJ ada, tetapi seperti kwitansi, nota, dan penggunaan dana yang semestinya untuk pembinaan tidak dilakukan dan diduga fiktif,” jelasnya.

Selain memeriksa saksi dari TMC dan KONI, sejumlah barang bukti telah diamankan dalam kasus ini.

Seperti akta pendirian organisasi No 242/TN/Srt/XI/2014, usulan anggaran tribulan I tahun 2016 dan 2017 TMC (IMI), satu bendel permohonan bantuan tribulan IV 2018 TMC, LPJ TMC tahun anggaran 2016 semester 1, LPJ anggran TMC semester 1 dan semester 4 tahun anggaran 2018, dan sebagainya.

“Kami juga sudah memeriksa beberapa saksi termasuk dari KONI, maupun ketua TMC sendiri,” imbuhnya.

Meski statusnya telah naik menjadi penyidikan, pihaknya belum menetapkan tersangka atas dugaan korupsi dana hibah ini.

“Penetapan tersangka nanti dilakukan saat gelar perkara, tentu akan menunggu pendapat saksi ahli dan jumlah kerugian negara yang diaudit BPKP,” jelasnya.