Raden Ali Sodik, ketua LSM Bintang Nusantara Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Raden Ali Sodik, ketua LSM Bintang Nusantara Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Surat yang dikirim ke dua sekolah yaitu SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung oleh LSM Bintara belum mendapat jawaban resmi dari sekolah. Namun, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, sudah menyatakan penolakan. 

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tulungagung memberi penjelasan, bahwa sekolah tidak mungkin memberikan klarifikasi yang diminta oleh pihak LSM Bintara.

Mendapat penjelasan itu, Ketua LSM Bintara Raden Ali Sodik menganggap bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur itu tidak memahami surat yang telah dilayangkan.

"Saya tidak paham dasar aturan mana pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tulungagung Tentang ‘sekolah tidak mungkin memberikan data yang Diminta LSM, pasalnya tidak ada kewajiban memberikan sejumlah data itu ke pihak lain kecuali Inspektorat dan BPK’," ujarnya.

"Saya kirim surat resmi kepada dua sekolah, yakni SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung dengan aturan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)," kata Ali melalui surat tertulis.

Dalam KIP, menurut Ali, merupakan keinginan Bintara untuk mengkaji antara pengaduan dan klarifikasi dari pihak SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung.

"Apalagi memperoleh informasi yang benar itu merupakan hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28-f UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia," lanjutnya.

Untuk mengimplementasikan UU KIP itu menurut Ali, dunia pendidikan harus paham. Apalagi ini menyangkut permasalahan sumbangan yang diduga ada unsur paksaan.

"Sehingga apabila langkah kami tidak diindahkan tentu ada pantasnya kalau kami langsung serahkan ke pihak yang berwenang," tegasnya

Kembali Ali mengungkit pernyataan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Tulungagung tentang ‘sekolah tidak mungkin memberikan data yang diminta LSM, pasalnya tidak ada kewajiban memberikan sejumlah data itu ke pihak lain kecuali inspektorat dan BPK’.

"Kami tidak melaporkan ke BPK atau KPK atau Inspektorat atau yang lain karena kami mau mengkaji jawaban-jawaban pihak antara pengadu dan lembaga SMKN 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung," sebutnya.

"Ini penting untuk diketahui publik karena ini menyangkut kepentingan orang banyak. Jangan sampai dana pendidikan  ini disalahgunakan oleh pihak tertentu atau segelintir orang," ujarnya.

Bintara menurut Ali, ingin tahu tentang kebutuhan biaya pendidikan di SMKN 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung dan sistem yang digunakan  mulai dari alokasi APBN dan APBD seperti BOS, beasiswa, pembangunan dan rehabilitasi sekolah, gaji dan honor guru, pengadaan buku, pengadaan sarana prasarana, operasional. 

"Bayangkan saja, saya dengar ada kebutuhan Rp 9 miliar. Itupun saya tidak berani menyampaikan ke publik karena saya belum dapat jawaban dari kepala sekolah," paparnya.

Kalau kebutuhan sekolah Rp 9 miliar dan mendapat alokasi APBN dan APBD Rp 5 miliar, maka Rp 4 miliar akan dibebankan kepada wali murid.

"Inilah yang tidak kami paham. Semua mengatakan sesuai prosedur dan tidak melanggar aturan. Silahkan saja itu hak sekolah mau atau tidak untuk memberikan jawaban ke kami. Masih ada 14 hari untuk menjawab. Kami akan melangkah lebih jauh kalau sekolah tidak mengindahkan surat kami," pungkasnya.

Jawaban Ali merupakan reaksi atas pernyataan Solikin yang dengan tegas menolak jika sekolah memberikan jawaban secara rinci seperti yang ditulis dalam surat dan berita di media ini sebelumnya.