Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, Solikin (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, Solikin (Foto: Anang Basso/ TulungagungTIMES)

Pasca Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara atau Bintara melayangkan surat klarifikasi ke dua sekolah yakni SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung terkait kejelasan sumbangan siswa, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi di Tulungagung merespon.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi, Solikin menegaskan jika surat yang dikirim tidak akan mendapatkan jawaban sebagaimana yang diminta.

"Sekolah tidak mungkin memberikan data yang diminta LSM, pasalnya tidak ada kewajiban memberikan sejumlah data itu ke pihak lain kecuali inspektorat dan BPK," kata Solikin melalui jaringan seluler, Sabtu (30/11) siang.

Selain dua lembaga itu, sekolah hanya akan memberikan laporan kegunaan sumbangan pada wali murid atau wali siswa melalui komite yang ada di sekolah.

"Untuk SMK Negeri 2 Boyolangu, sumbangan yang direncanakan sudah dibatalkan. Surat yang beredar itu sudah saya klarifikasi dan belum jadi diedarkan. Itu baru rancangan, tapi sudah kemana-mana. Saya pastikan sumbangan dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan," jelasnya.

Sebelumnya, LSM Bintara menempuh cara prosedural untuk menanggapi keluhan wali siswa terkait dana sumbangan yang dianggap memberatkan siswa di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tulungagung.

"Kita kirimkan surat permohonan klarifikasi pada dua sekolah yaitu SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu untuk memperoleh jawaban terkait beberapa hal," kata Ketua Bintara, Raden Ali Shodik, Jumat (29/11) siang.

Hal yang perlu diklarifikasi menurutnya pertama adalah Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kemudian Bintara juga minta secara tertulis penjelasan tentang pengeluaran untuk sarana dan prasarana serta pengeluaran lainnya.

"Kami minta juga penjelasan tentang berapa jumlah bantuan, lalu jumlah siswa dan mekanisme pembayaran sumbangan dari siswa," jelas Ali dalam keterangan tertulisnya yang ditujukan ke SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung.

Dari sejumlah pertanyaan klarifikasi yang ditujukan, Bintara akan melakukan kajian dan jika sekolah tidak merespon niat baik yang disampaikan, langkah selanjutnya meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk membentuk tim untuk melakukan audit.

"Jika tidak direspon, kami akan minta gubernur untuk menurunkan tim audit," tegasnya.

Ali juga mengkonfirmasi jika surat yang dikirim telah diterima oleh kedua sekolah dengan bukti penerimaan surat yang sudah ditandatangani oleh dua sekolah yang dimaksud.

Sebelumnya, Bintara dengan keras mengecam sumbangan yang dibebankan pada siswa dengan mengaitkannya dengan kartu ujian.

"Komite melakukan sesuatu yang berlebihan, urusan kartu ujian adalah urusan sekolah. Kenapa kok dilempar ke komite," kata Ketua Bintara Ali Sodik, Rabu (27/11) sore.

Ali lantas memberikan sebuah surat dari komite salah satu sekolah SMK Negeri di Tulungagung yang membahas tentang kartu ujian. Dengan bukti yang dimiliki, Bintara akan membuat pengaduan resmi ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Tulungagung dan juga ke Gubernur Jawa Timur.

"Kami akan kirim surat ke Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Gubernur bahwa sekolah gratis yang dijanjikan itu kosong tak ada realitas," terangnya.

Akibat dari kebijakan yang bertolak belakang dengan program gubernur yang menggratiskan biaya SPP hingga SMA /SMK di Jawa Timur ini maka banyak orang tua merasa terbebani dengan sumbangan tersebut.

"Banyak wali murid yang menjerit karena tarikan yang menekan," ungkapnya.