Ketua Komite SMKN 03 Tulungagung Heri Widodo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Ketua Komite SMKN 03 Tulungagung Heri Widodo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Banyaknya pemberitaan dan informasi yang beredar di media sosial mengenai sumbangan SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung, membuat ketua komite jengah. Pasalnya, pemberitaan dan informasi yang disajikan cenderung mendeskreditkan lembaga dan membentuk opini yang menyesatkan.

Ketua komite SMK Negeri 3 Boyolangu Tulungagung Heri Widodo, berencana melayangkan somasi sekaligus menegaskan tak segan menyeret penyebar berita dan informasi ke ranah hukum.

"Kita siapkan somasi, berita atau informasi yang disebarkan melalui media sosial sama sekali tidak seperti fakta yang ada," kata Heri.

Heri mencontohkan, ada berita yang menggiring opini seakan-akan yang belum membayar tidak dapat ikut ujian. Padahal, menurut Heri, siswa dijamin dapat ikut ujian dan orang tua didatangkan ke sekolah untuk diberikan solusi agar masalah sumbangan tidak menjadi kendala bagi anak mendapatkan haknya mendapat pelajaran di sekolah.

"Itu ada motif pribadi, ada orang mengaku sebagai orang tua siswa dan merasa keberatan membayar sumbangan. Padahal, setelah kita telusuri orang itu bukan wali siswa," kata Heri, Jumat (29/11) yang merupakan salah satu advokad dan aktivis LSM di Tulungagung itu.

Bagi Heri, urusan sumbangan sudah memenuhi prosedur yang selama ini diatur melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan serta sumbangan bukan paksaan seperti yang selama ini disuarakan para pihak.

"Awalnya, sekolah itu mengajukan RKS dan RKAS dan kita merespon. Bahkan kita kritisi sehingga ketemu angka yang rasional dengan mengutamakan skala prioritas," paparnya.

Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah yang awalnya diajukan SMKN 3 Tulungagung ke komite menurutnya mencapai Rp 10 milyar lebih.

"Itu banyak poin di dalamnya, kemudian kita minta hal-hal yang tidak penting di coret dan dihilangkan, rapatnya hingga empat kali," cerita Heri.

Akhirnya, setelah dibahas dengan alot anggaran yang diajukan itu dapat dipotong lebih dari Rp 1 milyar dan nilai finalnya sekitar Rp 9 milyar untuk kebutuhan operasional sekolah yang sumber biayanya berasal dari biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan partisipasi masyarakat.

"Kemudian kita sosialisasikan ke wali murid, namun selalu ada yang tidak datang dalam pertemuan itu," jelasnya.

Kemudian komite menyarankan agar sumbangan yang diberikan nilainya tidak sama, harapannya siswa kelas X besaran sumbangan lebih besar dari kelas XI dan kelas XI lebih besar dari kelas XII.

Kemudian diasumsikan dengan gambaran, apabila untuk kelas X menyumbang Rp 2,5 juta, maka kelas XI menyumbang Rp 2 juta dan kelas XII bisa senilai Rp 1,5 juta, dan atau dengan format yang lain.

"Itu pun tidak bersifat wajib, jika tidak bersedia maka ada penyelesaiannya yakni dengan mengisi surat tidak sanggup memberikan sumbangan dan atau bagi yang menyumbang menyesuaikan kemampuan masing-masing orangtua. Semua berpulang kepada orangtua apakah bisa berpartisipasi atau tidak," paparnya.

Hasilnya, banyak wali murid yang sudah memberikan sumbangan dengan cara yang variatif. Namun diakui Heri, beberapa wali murid yang lain sebelumnya bersedia menyumbang, namun hingga menjelang ujian akhir sekolah (UAS) dilaksanakan, ternyata belum membayarkan.

"Untuk itu kita datangkan mereka, apa ada permasalahan atau tidak dan jika ada masalah kita memberikan solusi. Ternyata terkuak adanya beberapa masalah, ada yang suratnya tidak sampai pada orang tua, bahkan ada yang sudah diberikan ke siswa tapi tidak disampaikan ke Komite. Nah, ini semua akan kita beri solusi, jadi tidak benar jika kita memaksa atau menekan," tegas Heri.

Jika akhirnya sumbangan ini dibatalkan, sebagai komite Heri mengaku tidak mempermasalahkannya.

"Jika harus dikembalikan, tidak masalah. Akan kita kembalikan, tapi bagaimana tentang biaya yang dikeluarkan oleh sekolah yang sementara ini ditalangi komite. Dan apakah Dana BOS dan BPOPP mampu diterima sekolah tepat pada waktunya?," tanya Heri.

Hal itu terjadi menurutnya karena dana yang dijanjikan oleh pemerintah selama tiga bulan belum diterima oleh sekolah. Padahal, siswa butuh terus melakukan aktivitas belajar mengajar dan memperoleh pendidikan di sekolah.

"Justru jika ini dipermasalahkan akan dapat mengoreksi semua permasalahan biaya pendidikan dan semoga malah akan ada solusi yang tepat," pungkasnya.