Surat yang dikirim LSM Bintara ke SMK Negeri 2 dan 3 Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES
Surat yang dikirim LSM Bintara ke SMK Negeri 2 dan 3 Tulungagung / Foto : Istimewa / Tulungagung TIMES

Langkah yang di ambil oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bintang Nusantara Tulungagung berbeda dengan LSM yang ramai mendatangi sekolah dan kantor cabang dinas pendidikan provinsi Jawa Timur di Tulungagung. LSM Bintara menempuh cara prosedural untuk menanggapi keluhan wali siswa terkait dana sumbangan yang dianggap memberatkan siswa di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tulungagung.

"Kita kirimkan surat permohonan klarifikasi pada dua sekolah yaitu SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu untuk memperoleh jawaban terkait beberapa hal," kata ketua Bintara, Raden Ali Shodik, Jumat (29/11) siang.

Hal yang perlu diklarifikasi menurutnya pertama adalah Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) dan Rencana Kerja Dan Anggaran Sekolah (RKAS). Kemudian Bintara juga minta secara tertulis penjelasan tentang pengeluaran untuk sarana dan prasarana serta pengeluaran lainnya.

"Kami minta juga penjelasan tentang berapa jumlah bantuan, lalu jumlah siswa dan mekanisme pembayaran sumbangan dari siswa," jelas Ali dalam keterangan tertulisnya yang ditujukan ke SMK Negeri 2 dan 3 Boyolangu Tulungagung. 

Dari sejumlah pertanyaan klarifikasi yang ditujukan, Bintara akan melakukan kajian dan jika sekolah tidak merespon niat baik yang disampaikan, langkah selanjutnya meminta kepada gubernur Jawa Timur untuk membentuk tim untuk melakukan audit. 

"Jika tidak di respon, kami akan minta gubernur untuk menurunkan tim audit," tegasnya. 

Ali juga mengkonfirmasi jika surat yang dikirim telah diterima oleh kedua sekolah dengan bukti penerimaan surat yang sudah ditandatangani oleh dua sekolah yang dimaksud. 

Sebelumnya, Bintara dengan keras mengecam sumbangan yang dibebankan pada siswa dengan mengaitkannya dengan kartu ujian. 

"Komite melakukan sesuatu yang berlebihan, urusan kartu ujian adalah urusan sekolah. Kenapa kok di lempar ke komite," kata ketua Bintara Ali Sodik, Rabu (27/11) sore. 

Ali lantas memberikan sebuah surat dari komite salah satu sekolah SMK Negeri di Tulungagung yang membahas tentang kartu ujian. Dengan bukti yang dimiliki, Bintara akan membuat pengaduan resmi ke Dinas Pendidikan Provinsi melalui Cabang Dinas Tulungagung dan juga ke Gubernur Jawa Timur. 

"Kami akan kirim surat ke Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Gubernur bahwa sekolah gratis yang di janjikan itu kosong tak ada realitas," terangnya. 

Akibat dari kebijakan yang bertolak belakang dengan program gubernur yang menggratiskan biaya SPP hingga SMA /SMK di Jawa Timur ini maka banyak orang tua merasa terbebani dengan sumbangan tersebut. 

"Banyak wali murid yang menjerit karena tarikan yang menekan," ungkapnya.