Ketua Komite SMKN 03 Tulungagung Heri Widodo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Ketua Komite SMKN 03 Tulungagung Heri Widodo / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

Berbagai tudingan terkait Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang dianggap melakukan pemaksaan dana sumbangan juga ditanggapi oleh ketua komite SMKN 3 Boyolangu. Ketua komite, Heri Widodo mengaku, motif tudingan yang dilontarkan sejumlah LSM yang mendatangi sekolah dan Cabang Dinas berawal dari masalah pribadi.

"Itu ada motif pribadi, ada orang mengaku sebagai orang tua siswa dan merasa keberatan membayar sumbangan. Padahal, setelah kita telusuri orang itu bukan wali siswa," kata Heri, Jumat (29/11) yang merupakan salah satu advokad dan aktivis LSM di Tulungagung itu.

Bagi Heri, urusan sumbangan sudah memenuhi prosedur yang selama ini di atur melalui peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan serta sumbangan bukan paksaan seperti yang selama ini di suarakan para pihak.

"Awalnya, sekolah itu mengajukan RKS dan RKAS dan kita merespon. Bahkan kita kritisi sehingga ketemu angka yang rasional dengan mengutamakan skala prioritas," paparnya.

Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah yang awalnya di ajukan SMKN 3 Tulungagung ke komite menurutnya mencapai 10 Milyar lebih.

"Itu banyak poin di dalamnya, kemudian kita minta hal-hal yang tidak penting di coret dan dihilangkan, rapatnya hingga empat kali," cerita Heri.

Akhirnya, setelah dibahas dengan alot anggaran yang di ajukan itu dapat dipotong hingga 1 milyar dan nilai finalnya sekitar 9 Milyar kebutuhan sekolah termasuk biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan partisipasi masyarakat. 

"Kemudian kita sosialisasikan ke wali murid, namun selalu ada yang tidak datang dalam pertemuan itu," jelasnya.

Kemudian komite mengharapkan agar sumbangan yang diberikan nilainya tidak sama, jika siswa kelas X besaran sumbangan harus lebih besar dari kelas XI dan kelas XI harus lebih besar dari kelas XII.

Kemudian kesepakatan yang diperoleh untuk kelas X sumbangan yang dipatok sebesar 2,5 juta, kelas XI sebesar 2 juta dan kelas XII sebesar 1,5 juta.

"Itu pun tidak bersifat wajib, jika tidak mampu maka ada penyelesaiannya berupa mengisi surat tidak mampu dan atau bagi yang mau menyumbang semampunya juga boleh. Namun semua berpulang kepada Orangtua apakah bisa berpartisipasi atau tidak," paparnya.

Hasilnya, banyak wali murid yang sudah membayar sumbangan tersebut. Namun diakui Heri, beberapa wali murid yang lain sudah sanggup membayar namun hingga menjelang ujian akhir sekolah (UAS) dilaksanakan ternyata belum dibayarkan ke komite.

"Untuk itu kita datangkan mereka, apa alasannya dan kita beri solusi. Ternyata memang ada yang suratnya tidak sampai pada orang tua, bahkan ada yang sudah diberikan ke siswa tapi tidak dibayarkan. Nah, ini semua akan kita beri solusi, jadi tidak benar jika kita memaksa atau menekan," tegas Heri.

Jika akhirnya sumbangan ini dibatalkan, sebagai komite Heri mengaku tidak mempermasalahkannya.

"Jika harus dikembalikan, tidak masalah. Akan kita kembalikan, tapi bagaimana tentang biaya yang dikeluarkan oleh sekolah yang sementara ini ditalangi komite?," tanya Heri.

Hal itu terjadi menurutnya karena dana yang dijanjikan oleh pemerintah selama tiga bulan belum diterima oleh sekolah. Padahal, siswa butuh terus melakukan aktivitas belajar mengajar dan memperoleh pendidikan di sekolah.

"Justru jika ini dipermasalahkan akan dapat mengoreksi semua permasalahan biaya pendidikan dan semoga malah akan ada solusi yang tepat," pungkasnya.