Solikin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES
Solikin, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Tulungagung / Foto : Anang Basso / Tulungagung TIMES

TULUNGAGUNG TIMES - Banyaknya sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Tulungagung yang menghimpun dana berupa sumbangan melalui komite mendapatkan respon dari Kepala Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur. Kepala Kacabdin Provinsi di Tulungagung, Solikin mengaku akan melakukan klarifikasi terkait masalah tersebut ke semua sekolah yang berada di wilayahnya yaitu Tulungagung dan Trenggalek.

"Rabu kita panggil lagi, ini kami sudah mendapatkan bukti-bukti berupa surat dan bukti lain yang mengarah pada tekanan pada wali murid terkait sumbangan," kata Solikin, Jumat (29/11) di ruang kerjanya. 

Kemudian Solikin menunjukkan surat yang dinilai cukup fatal yang dibuat salah satu SMK di Tulungagung yang isinya meminta agar orang tua siswa yang belum mendapatkan nomor ujian agar datang ke sekolah dan menjelaskan pada komite.

"Informasi yang saya dapatkan, orang tua yang hadir di sekolah ini diminta membayar dana sumbangan yang sebelumnya disepakati bersama komite, ini yang tidak boleh. Urusan ujian itu urusan sekolah, jangan kemudian komite ikut-ikutan mengurusi," jelasnya.

Kemudian Solikin menunjukkan adanya foto nomor ujian sementara bagi siswa yang belum membayar sumbangan yang didapatkan dari sejumlah LSM yang datang kepadanya.

"Ada nomor ujian sementara, ini tidak betul dan arahnya memang ada tekanan untuk menarik sumbangan," terangnya.

Jika dalam klarifikasi yang rencananya akan dilakukan pada Rabu (04/12) yang akan datang memang indikasi yang didapatkan itu benar, pihaknya akan meminta pada sekolah untuk mengembalikan uang sumbangan tersebut.

"Uangnya harus dikembalikan, bahkan jika ternyata itu juga melibatkan kebijakan kepala sekolah maka saya akan rekomendasikan agar kepala sekolah di pindah dari sekolah," tegasnya.

Dirinya tidak menampik jika pihak sekolah masih memerlukan dana partisipasi dari orang tua siswa, namun partisipasi yang dimaksud menurut Solikin bersifat suka rela tanpa paksaan.

"Harusnya, pihak wali murid memberikan dengan sukarela sesuai kemampuannya," tambahnya.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) menurut Solikin bisa di ajukan ke wali murid untuk menopang jalannya kegiatan di sekolah. Solikin mengakui, penerimaan biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) belum seratus persen dapat mengcover kebutuhan di sekolah sehingga jika ada partisipasi berupa sumbangan masih diperbolehkan asalkan tanpa pemaksaan dan bersifat sukarela.