Salah satu tempat kos di Kelurahan Sembung. Kecamatan Tulungagung Kota. (foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Salah satu tempat kos di Kelurahan Sembung. Kecamatan Tulungagung Kota. (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Mulai tahun 2020, Pemkab Tulungagung menerapkan aturan baru tentang pajak rumah kos. Jika sebelumnya pajak rumah kos sebesar 10 persen dari tarif kos, mulai tahun depan pajak rumah kos diturunkan menjadi 5 persen.

"Lima persen itu nantinya dibebankan kepada konsumen. Itu sama seperti hotel maupun resto yang pajaknya dibebankan ke konsumen. Dan pajak 5 persen ini baru direalisasikan insya Allah awal tahun 2020," jelas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Tulungagung Sugiono beberapa waktu lalu.

Penurunan pajak ini, kata Sugiono, lantaran adanya keluhan dari pemilik rumah kos. Mereka mengeluhkan terlalu besarnya pajak rumah kos.

Penurunan pajak ini diusulkan melalui hearing publik yang dilakukan beberapa bulan lalu. Hasil akhirnya, sesuai Perda 7 Tahun 2019, pajak kos yang semula 10 persen turun menjadi 5 persen. Sehingga diharapkan, kepatuhan pemilik atau pengusaha rumah kos lebih tinggi daripada sebelumnya.

Target pajak rumah kos pada 2019 sebesar Rp 145 juta. Namun, pajak yang berhasil ditarik mencapai Rp 168.701.750.000 atau tembus 116,35 persen.

Pajak tempat kos ini berasal dari 53 tempat kos yang sudah menjadi wajib pajak (WP) dari ratusan WP yang berpotensi. "Meski hanya 53-an, bisa terealisasi dan melebihi target dan saya apresiasi. Ini membuktikan minat konsumen terhadap kebutuhan hunian kos sangat tinggi," kata Sugiono.

Disinggung apakah dengan menurunnya beban pajak 5 persen akan memengaruhi pendapatan daerah, Sugiono memastikan target tetap terpenuhi atau bahkan bisa melebihi target. Itu karena turunnya pajak ini nantinya akan menarik para pengusaha untuk lebih patuh menjadi wajib pajak.

"Sangat optimistis bisa mencapai target karena ada potensi. Terutama yang belum jadi wajib pajak itu, potensinya sangat besar," ujarnya.

Dari data yang dimilikinya, rumah kos di Tulungagung banyak berada di wilayah Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung Kota, dan Ngunut. Tiga daerah itu memang merupakan daerah perkantoran, industri dan perkuliahan. Sebut saja Desa Plosokandang di Kecamatan Kedungwaru dan Tulungagung Kota yang banyak tumbuh rumah kos lantaran banyaknya kampus serta perkantoran di tempat ini.

Sayang keberadaan rumah kos ini belum sepenuhnya tersentuh oleh pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan asli daerah maupun aspek pengawasan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Sugiono menjelaskan pajak rumah kos ini termasuk dari bagian pajak hotel. Sementara pajak hotel sudah terealisasi 101,37 persen atau Rp 3.137.437.839.000 dari target Rp 3.095.000.000.000.