Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono. (Ist)

Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono. (Ist)



Merapatnya Partai Gerindra ke kubu pemerintah melalui manuver politik sang Ketua Umum Prabowo Subianto terjawab sudah. Walau belum dipastikan, Gerindra akan masuk dan dapat kursi di kabinet Jokowi jilid II.

 Berbagai pernyataan ke arah gabung pemerintah secara langsung juga mengisyaratkan kuatnya Gerindra akan masuk dalam lingkar kekuasaan. Hal ini, misalnya, disampaikan secara langsung oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono. 

Dia mengatakan telah meminta kursi menteri untuk kadernya. "Mudah-mudahan dapat tiga, seperti yang diminta ke Joko Widodo (Jokowi)," ucap Poyuono dalam sebuah acara televisi swasta.

Tiga posisi menteri itu pun dinyatakan oleh pembawa acara. Yakni dari menteri pertanian, menteri pertahanan, dan menteri BUMN. Dijawab ada satu dari tiga posisi itu yang diminta Gerindra.

"Menteri pertanian itu yang kami minta. Karena kan konsepnya industri pangan, ketahanan pangan," ujar Pouyono yang awalnya juga menyampaikan pihaknya meminta lima kursi menteri sebagai "mahar" partainya bergabung dengan pemerintah.

Pernyataan Pouyono itu membuat narasi oposisi semakin rapuh di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Narasi oposisi yang disandarkan kepada Gerindra bisa dibilang pupus sudah.

Hal ini yang menurut Fahri Hamzah, penggagas Garbi yang bersiap menjadi partai politik Gelora, dikarenakan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut presidensial dengan multipartai.
"Ini persoalan rumit dengan sistem presidensial tapi menganut multipartai. Ini yang jadi konsen Pak Jokowi dalam manajemen politik. Padahal, dimana-mana, terutama di Amerika Latin, gagal. Politik kita juga dalan kemungkinan gagal. Karena sistem presidensial tak jodoh dengan multipartai," ucap Fahri.

Mantan pendiri PKS ini mencontohkan, seharusnya bila memakai sistem presidensial, maka contohnya adalah Amerika Serikat. Di AS, hanya dua partai saja, yaitu Demokrat dan Republik. "Apabila Partai Demokrat menang, maka Republik pasti jadi oposisi," ujarnya.

Jadi, lanjut Fahri, dalam sistem presidensial, seharusnya presiden tak berkoalisi dengan partai politik. Tapi berkoalisi dengan rakyat yang memilihnya.

"Sehingga yang disebut oposisi itu baru bisa lahir kalau sistemnya parlementer. Walau berangkat dari maksud baik, bila tak tersampaikan dengan baik, maka ini yang dibaca masyarakat sebagai kongkalikong elite," urai Fahri.

Dengan kondisi itulah, oposisi pemerintah yang diharapkan ada dan kuat di era Jokowi jilid II tak bisa terwujud dengan berbagai persoalan serius itu. Hal ini pun  tertampakkan dalam manuver dan pernyataan Gerindra yang awalnya disampirkan harapan besar tetap menjadi oposisi.

"Jadi, solusi saya ke depan, fokus dan kuatkan parlemen. Undang-undang jamin bahwa anggota DPR itu pilihan rakyat, bukan pilihan parpol. Ini yang ingin kita lihat. Sehingga orang tak gampang diintervensi," tandas Fahri.

 


End of content

No more pages to load