Plt Kepala BPKAD Tulungagung, Chitmadyantoro (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Plt Kepala BPKAD Tulungagung, Chitmadyantoro (foto : Joko Pramono/Jatim Times)



Pemanfaatan anggaran dana kelurahan (ADK) di Kabupaten Tulungagung bisa dibilang belum maksimal. Pasalnya hingga akhir bulan ke sembilan tahun 2019, ADK baru tersalurkan sekitar 25 persen. Hal itu diungkapkan oleh Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Tulungagung, Chitmadyantoro beberapa waktu lalu.

“Dari data di kami (BPKAD) serapan untuk ADK pembangunan sarana prasarana serat pemberdayaan masyarakat sampai akhir bulan September ini sekitar 25 persen,” ujar Chitmadyantoro.

Padahal anggaran untuk ADK cukup tinggi, dari APBD dan APBN masing-masing menyediakan sekitar 4,9 milyar yang dibagi untuk 14 kelurahan yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Minimnya serapan ini, lanjut pria ramah itu lantaran ADK merupakan program baru, sehingga perlu dilakukan pembinaan terhadap pemerintahan di tingkat kelurahan untuk mengoptimalkan program ini. Program tersebut baru dimulai pada 2019 ini. “Di akhir Desember mudah-mudahan bisa terserap 100 persen,” tuturnya.

Disinggung tentang dana yang tidak terserap hingga akhir tahun, Chitmad jelaskan akan mengembalikanya ke kas daerah untuk selanjutnya dianggap sisa lebih anggaran (silpa). ADK untuk 2020 sudah dianggarkan oleh APBN dengan besaran sama.

Sementara itu Plt. Camat Tulungagung Kota, Endra Kusriawan ungkapkan jika baru 10 kelurahan yang sudah menyerap ADK dari APBN, dari 14 kelurahan yang ada.

Dirinya berdalih lantaran untuk pencairan tahap awal yang mendekati akhir semester membuat beberapa kelurahan tidak memanfaatkan ADK tahap pertama.

“Karena kemarin kegiatan ADK itu dilaksanakan hampir di semester akhir, maka harus diadakan percepatan hingga 25 persen,” kata Endra.

Penyerapan minimal 25 persen merupakan syarat yang harus dipenuhi jika ingin mencairkan ADK tahap (semester) 2. Untuk percepatan itu pihaknya memakai system TU (tambah uang).

Penyerapan yang mereka lakukan digunakan untuk pembangunan jalan berupa pavingisasi, selokan dan pelatihan-pelatihan. 3 kelurahan menggandeng pihak kedua lantaran pembangunan yang mereka lakukan membutuhkan anggaran yang cukup besar, seperti membangun gedung sekolah untukPAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) seperti di Kenayan, Jepun dan Bago.

Disinggung terkait engganya salah satu kelurahan memanfaatkan ADK, seperti Kelurahan Kampungdalem, Endra ungkapkan jika pada semester 2 ini akan memanfaatkan ADK.

“Rencana menyerap, tapi mungkin masih diadakan koordinasi antara Kepala Kelurahan dan LPM (lembaga Pemberdayaan masyarakat)-nya,” ujarnya.

Endra pesimis bisa menyerap ADK hingga 100 persen pada akhir tahun ini, mengingat hingga kini masih berada di kisaran 25 persen. Namun pihaknya akan menggenjot pihak kelurahan untuk segera menindaklanjuti program-program yang sudah dibahas antara LPM dan Pemerintah Kelurahan.

“Diupayakan bisa memenuhi 100 persen, tapi kalau menjanjikan 100 persen ya kita tahu waktunya, kita upayakan LPM, pak Lurah, warga dan Pokmas diupayakan untuk bisa menyerap,” tandasnya.

ADK di Tulungagung bersumber dari APBN dan APBD. Tiap kelurahan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp. 720.941.000,-, dengan pembagian 368 juta dari APBD dan sisanya 720.941.000 dari APBN.


End of content

No more pages to load