Kegiatan bincang bareng media yang diselenggarakan BI Jatim di Jogjakarta. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)

Kegiatan bincang bareng media yang diselenggarakan BI Jatim di Jogjakarta. (Foto: Nurlayla Ratri/MalangTIMES)



Bank Indonesia (BI) mendorong elektronifikasi di berbagai sektor. Salah satunya dengan mengenalkan standar Quick Response (QR) Code bernama QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang bisa diimplentasikan mulai di transaksi perdagangan langsung di pasar, UMKM, retail modern, SPBU, hingga pembayaran pajak daerah. 

Kepala Kantor Perwakilan Wilayah (KPw) BI Provinsi Jawa Timur (Jatim) Difi A. Johansyah mengungkapkan bahwa elektronifikasi dapat memacu pergerakan perekonomian daerah. "Ada berapa pemerintah daerah (pemda) berhasil meningkatkan perekonomian daerahnya karena elektronifikasi," ujar Difi saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Wartawan Ekonomi Jatim, Kamis (22/8/2019) di Angkringan Pendopo, Yogyakarta. 

Difi mencontohkan, kenaikan pendapatan daerah bisa lebih terukur dengan elektronifikasi. "Misalnya parkir. Setelah pakai e-parking, bisa meningkat hingga 100 persen. Ini studi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Memang, pertumbuhan ekonomi kan tidak hanya karena ini. Tetapi, kemudahan transaksi membuat orang lebih mudah beli-beli sehingga konsumsi tumbuh," urainya. 

Dia pun mengimbau pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) serta merchant, toko retail, maupun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dapat segera mengaplikasikan QRIS sebagai sistem pembayaran terkini. Pasalnya, penggunaan dompet elektronik saat ini juga sudah mulai marak di masyarakat.

 "Kalau pakai QRIS ini, orang tidak bawa dompet pun bisa tetap belanja karena mereka punya dompet elektronik. Ada Ovo, Gopay, Link Aja, Dana, dan lain-lain. Nah, QRIS ini biar standar satu platform dan bisa masuk ke semua," papar Difi. 

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 70 wartawan dari berbagai media di Jawa Timur mendapatkan paparan terkait QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selain Difi, narasumber lain yang memberi paparan yakni Kepala Divisi SP-PUR KPw Jatim Abrar, Kepala KPw BI Malang Azka Subhan Aminurridho, serta Kepala KPw BI Kediri Musni Hardi Kasuma Atmaja. 

Kepala KPw BI Malang Azka Subhan Aminurridho mengungkapkan bahwa implementasi QRIS secara nasional akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020. "Jadi, ada sekitar tiga bulan untuk memberikan masa transisi persiapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP). Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu," sebutnya.

Azka menambahkan, aplikasi QRIS dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. "QRIS bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan untuk transaksi pembayaran di domestik dan luar negeri," pungkasnya.


End of content

No more pages to load