Ilustrasi aparat. (Foto: Doc. MalangTIMES)

Ilustrasi aparat. (Foto: Doc. MalangTIMES)



Gelombang kerusuhan Papua terus menjalar ke beberapa daerah di Indonesia. Dimulai dari Malang, Surabaya, hingga Manokwari, Sorong, dan lain-lain.

Isu Papua sendiri adalah isu yang sensitif. Isu yang sangat empuk dimakan oleh dunia internasional. Sehingga, aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati atas berbagai isu ini. "Jadi, maju kena mundur kena. Karena isu papua ini isu sensitif. Aparat penegak hukum kita harus lebih berhati-hati," ujar Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) Malang, Akhmad Muwafik Saleh SSos MSi.

Oleh karena itu, wajar saja di dalam berbagai kesempatan aparat penegak hukum lebih banyak menahan diri. "Walaupun kemudian yang bergerak itu adalah massa. Itu lebih aman bagi sebuah institusi negara," imbuhnya.

Di sisi lain, aksi atau demo yang menyerukan kemerdekaan Papua sendiri jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang NKRI dan hanya menimbulkan perpecahan bagi Bangsa Indonesia sekaligus rakyat Papua.

Lantas apa langkah yang paling baik dalam menangani perkara ini? Menurut Muwafik, persoalan dengan warga Papua lebih baik ditangani dengan cara persuasi. "Sudah saatnya kita lebih intensif lagi melakukan persuasi-persuasi," ungkapnya.

Ia yakin, dengan cara persuasi, dengan cara memanusiakan warga Papua, persoalan ini bisa lebih mudah diselesaikan. "Dengan cara dialog, dengan cara persuasi, dengan cara dimanusiakan, di orangkan. Karena saya sudah pernah berinteraksi dengan mereka. Muliakan mereka. Fasilitasi mereka. Kemudian ajak dialog mereka. Tidak ada seorangpun yang kalau diajak dialog kemudian menolak. Tidak mungkin," bebernya.

Pendekatan dengan cara seperti itu tentunya lebih efektif. Selain dari aparat penegak hukum, persuasi dengan warga Papua juga harus dilakukan oleh universitas-universitas yang turut mendidik mahasiswa-mahasiswa Papua.


End of content

No more pages to load