Pelaku UMKM minuman, Suwanto (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

Pelaku UMKM minuman, Suwanto (foto : Joko Pramono/Jatim Times)


Editor

A Yahya


Pelaku UMKM di Tulungagung keluhkan sulitnya persyaratan untuk mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas obat dan makanan (BP POM). Pasalnya ada beberapa syarat yang dianggap sulit untuk diwujudkan seperti tempat yang benar-benar steril dari kuman dan bakteri.

“Ini yang paling sulit adalah tempat harus benar-benar steril yaitu bebas dari kuman,” ujar pelaku UMKM minuman, Suwanto pada awak media, Selasa (20/8/19).

Selain syarat di atas masih ada syarat yang harus dipenuhi seperti bahan baku yang harus benar- benar bersih. Pelaku UMKM juga dituntut untuk memeriksakan hasil produksinya ke laboratorium untuk mengetahui keamanan kandungan olahan makan dan minuman yang diproduksi.

Tentu saja untuk memeriksakan produknya ke laboratorium dibutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk 1 produk biayanya sekitar 2 jutaan. “Jutaan mas, satu item bisa 2 juta lebih,” ujarnya lebih lanjut.

Meskipun begitu pihaknya mendapat bantuan dari provinsi berupa potongan 50 persen untuk kepengurusan sertifikat BP-POM.

Saat ini ada sekitar 4 ribu lebih, untuk pengusaha minuman kemasan sekitar 500 an. Mereka diharuskan sudah mengantongi sertifikat dari BP-POM pada akhir November 2019 ini. Jika tidak mereka tidak bisa memasarkan produknya secara luas. “Enggak boleh luas, kita jual cuma lokalan saja,” ujar pengusaha minuman the rosella kemasan itu.

Sementara itu kasi kefaramasian pada Dinkes Tulungagung, Masduki beberapa waktu lalu mengatakan kebijakan pemerintah untuk mencantumkan BP-POM atau PIRT merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat, meskipun harus diakui hal itu menghambat laju perkembangan UMKM. “Otomatis menghambat UMKM untuk jenis minuman,” kata Masduki.

Meski begitu pihaknya tidak melarang mereka untuk menjual produknya, asalkan di tempat khusus atau event-event tertentu.


End of content

No more pages to load