Disoal Panja LHP BPK, Dinas Pendidikan Akui 24 Asetnya Tak Jelas

Motor dinas yang disoal oleh Panja LHP BPK lantaran tak jelas keberadaanya,  sebagian terparkir di belakang kantor dinas (foto : Joko Pramono/Jatim Times)
Motor dinas yang disoal oleh Panja LHP BPK lantaran tak jelas keberadaanya, sebagian terparkir di belakang kantor dinas (foto : Joko Pramono/Jatim Times)

TULUNGAGUNGTIMES – Dinas Pendidikan Tulungagung, Pemuda dan Olahraga membenarkan tudingan Panitia Kerja (Panja) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2018 DPRD kabupaten tentang adanya 24 aset berupa kendaraan bermotor yang tidak jelas keberadaaanya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga kabupaten tulungaung melalui sekretarisnya, haryo dewanto, Selasa (16/7/19).

“Memang benar itu, tapi sepeda motor, bukan mobil,” ujar Yoyok, panggilan akrab Haryo Dewanto.

Motor yang dimaksud merupakan motor dinas type A100 merk Suzuki yang diberikan pada Penilik Pendidikan, saat dinas Pendidikan, Pemuda dan Kebudayaan masih bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).

Setelah ada temuan BPK, pihaknya langsung melacak keberadaan asset yang dimaksud, hasilnya hingga saat ini baru ditemukan 2 kendaraan itu. 

Kendaraan yang sudah ditemukan ini diparkir di belakang gedung Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Desa Beji Kecamatan Boyolangu.

“Masih ketemu 2, yang bawa kan sudah (pegawai) lama dan sudah pensiun,” terang Yoyok.

Saat ini pihaknya masih terus berusaha melacak keberadan sepeda motor itu. 

Kalau pun ada, motor yang dimaksud dapat dipastikan keadaaanya sudah memprihatinkan. 

Selain itu dari segi administrasi sudah tidak di heregistrasi. Jika nantinya di temukan, rencananya motor-motor itu akan dimusnahkan.

“Kalau barangnya sudah ketemu, rencananya (motor) akan dimusnahkan,” kata Yoyok.

Sementara itu Ketua PGRI Tulungagung, Sugiarno saat dikonfirmasi membenarkan jika pihaknya mendapat pinjaman 1 mobil dari Pemkab Tulungagung. 

Mobil yang diterima oleh lembaganya merupakan pinjaman dari PLt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo.

“Saya minta pada pak Bupati lalu dipinjami mobil itu,” kata pria yang pernah menjabat sebagai sekretaris Dinas Pendidikan itu.

Giarno tidak tahu asal muasal mobil yang dipinjamkan ke lembaganya. 

Mobil itu dipinjamkan padanya sejak tahun 2017 lalu.

Lantaran ada temuan BPK terkait asset tersebut, pihaknya langsung mengembalikan mobil itu ke Pemkab Tulungagung.

“Sudah saya kembalikan ke Pemkab Tulungagung, saya sudah punya kendaraan sendiri,” tandas Giarno.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panja LHP BPK DPRD Tulungagung, ditemukan sejumlah aset yang tidak jelas peruntukanya, mulai dari tanah maupun kendaraan bermotor.

Laporan panja itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Senin (15/7/19).

“Contohnya PGRI, punyanya dinas Pendidikan digunakan oleh PGRI, itu enggak boleh,” ujar ketua panja LHP BPK 2018 DPRD Tulungagung, Suprapto.

Asset yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukanya, kata Suprapto harus dikembalikan ke Pemkab Tulungagung sesuai dengan peraturan.

Panja menyoal 24 kendaraan bermotor di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang tidak jelas keberadaanya.

Ada juga kerugian kelebihan pembayaran ganti rugi daerah Kabupaten Tulungagung di Dinas PUPR yang mencapai Rp. 6.649.687.374,34.

Untuk Dinas Pariwisata ada tunggakan kontribusi tempat wisata sebesar Rp. 87.046.770,- dari pemerintah tingkat desa yang mengelola tempat wisata.

Serupa juga terjadi di dinas Perikanan, jumlahnya hanya Rp. 10.974.793,34,relative kecil jika dibandingkan dengan dinas PUPR.

Untuk itu pihaknya meminta pada dinas yang dimaksud untuk segera menyelesaikan pengelolaan keuangan dan asset yang bermasalah, sehingga Tulungagung bisa meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) lagi dari BPK RI.

Menanggapi permasalahan itu, Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyerahkan sepenuhnya pada rekomendasi yang diajukan panja LHP BPK 2018 DPRD Tulungagung, seperti pengusustan sejumlah aset yang tidak jelas peruntukan dan penggunaanya.

“Sebagaimana kita saksikan, hasil dari tindak lanjut ini (LHP-BPK) sudah disetujui oleh DPRD Tulungagung,” kata Maryoto.

Panja LHP BPK sendiri dibentuk oleh DPRD untuk menyikapi predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diraih oleh Pemkab Tulungagung untuk pengelolaan keuangan pada 2018.

Tulungagung harus turun kasta lantaran pada pengelolaan tahun 2017 meraih WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI.

 

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tulungagungtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tulungagungtimes.com | marketing[at]tulungagungtimes.com
Top