Tak Cukup Bukti, Pembelian Surat Undangan dan Money Politics Tak Bisa Diproses Hukum

Kapolres Tulungagung,  AKBP Topik Sukendar (tengah) (foto :  joko pramono/jatimtimes)
Kapolres Tulungagung, AKBP Topik Sukendar (tengah) (foto : joko pramono/jatimtimes)

TULUNGAGUNGTIMES – Beralasan tak cukup bukti, kasus pembelian surat undangan dalam pemilihan kepala desa (pilkades )di Desa Gesikan Kecamatan Pakel tak bisa dilanjutklan proses hukumnya.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolres Tulungagung, AKBP Tofik Sukendar dalam peninjauan pelaksanaan pemungutan suara dalam pilkades di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu, Selasa (9/7/19). “Kita sudah lanjuti dan ambil keterangan di Polres seperti tadi malam, dari keterangan yang diperoleh ternyata masih belum cukup bukti buat tindakan money politics,” ujar AKBP Tofik.

Dengan tidak cukup bukti itu, pihaknya tidak bisa memaksakan kasus ini berlanjut ke proses hukum selanjutnya. Padahal dalam penangkapan yang dilakukan di Desa Gesikan Kecamatan Pakel, selain orang yang melakukan pembelian surat undangan, juga diamankan sekitar 20 surat undangan yang diduga dibeli. “Betul, ada kurang lebih jumlah yang disebutkan (20, surat undangan), sudah kita lanjuti,” tandas Kapolres.

Meski diterpa berbagai tindakan money politik, kondisi pelaksanaan pilkades  tetap berjalan aman dan damai. Dari beberapa lokasi rawan yang dikunjungi Kapolres, Dandim dan Plt Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mengatakan berjalan aman tanpa ada tindakan yang dianggap anarkis atau menimbulkan konflik.

“Alhamdulillah semua warga masyarakat sudah sadar dengan kewajibanya untuk dating ke TPS memberikan suaranya,umunya berjalan tertib dan aman,” ujarnya.

Semalam atau H-1 pelaksanaan pilkades serentak di Tulungagung, warga menangkap orang yang melakukan pembelian surat suara di Desa Gesikan, Pakel. Dari tangan pelaku didapatkan 20 surat undangan untuk melakukan pencoblosan dalam pilkades.

Warga geram dan selanjutnya membawa pelaku ke balai desa. Lanytaran tidak menemui titik temu, selanjutnya pelaku dibawa ke Mapolres untuk proses hukum. Namun akhirnya pelaku dilepaskan dengan alasan tidak cukup bukti.

Sebelumnya, H-2 pun juga ditemukan money politik di 3 desa di Tulungagung. Satreskrim Polres Tulungagung membenarkan adanya hal itu.

Namun dugaan money politics itu diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat desa. “Kemarin memang ada beberapa yang dilaporkan masyarakat, tapi penyelesaianya  di tingkat panitia di desa,” ujar Kasat Reskrim Polres Tulungagung, AKP Hendro Tri Wahyono, Senin (8/7/19).

Hendro melanjutkan, 3 desa yang terjadi penangkapan pelaku money politik diantaranya, desa Besuki Kecamatan Besuki, Desa Blimbing Kecamatan Rejotangan, dan Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo.

AKP Hendro mengaku, kalau kasus dugaan money politik ini tidak dilaporkan ke Polisi, pihaknya tidak bisa memproses hukum oknum yang melakukan tindakan itu. “Karena tidak ada laporan diselesaikan masyarakat, kita mengikuti supaya kondusif saja,” lanjutnya.

Namun jika memang terjadi money politik dan dilaporkan ke pihak berwajib, maka dipastikan pihaknya akan menjerat oknum yang melakukan money politics dengan pasal 149 KUHP dengan ancaman 9 bulan penjara. “Jangan sampai ada money politics karena melanggar pasal 149 KUHP, pemberi dan penerima bisa dijerat,” katanya dengan tegas.

Dari ke 3 lokasi itu, pihaknya mengamnkan sejumlah amplop yang berisi uang yang diduga digunakan untuk money politics. “Uang Rp 400 ribu, Rp 300 ribu, tapi diselesaikan dengan kekeluargaan di panitia desa,” terangnya.

AKP Hendro tidak bisa memperkirakan desa mana saja yang rawan money politics karena seluruh desa yang menggelar pilkades berpotensi terjadi money politics.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : A Yahya
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tulungagungtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tulungagungtimes.com | marketing[at]tulungagungtimes.com
Top