BPN Tulungagung Belum Terima Akta Warga Sambirobyong

Kakan BPN Tulungagung,  Eko Jauhari (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)
Kakan BPN Tulungagung, Eko Jauhari (foto : Joko Pramono/Jatimtimes)

TULUNGAGUNGTIMES – Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung, Eko Jauhari menyangkal pihaknya telah menerima limpahan akta tanah dari Pemerintah Desa Sambirobyong, Sumbergempol.

Pasalnya, untuk pengurusan PTSL (pendaftaran tanah sistematis lengkap) tidak harus dilampiri akta tanah. Asalkan ada pernyataan asal usul tanah, maka tidak perlu akta.

"Pada 24 April 2019 (kita terima) 580 berkas, semua tanpa akta," ujar Eko Jauhari, Kamis (13/6/19).

Saat ditanyakan lebih lanjut perihal akta tanah warga Sambirobyong, yang menurut Kadesnya, Mochammad Akristiyanto sudah diserahkan ke BPN sebagai syarat pengurusan PTSL, Eko dengan tegas menyanggahnya.

"Kami tidak melihat barang itu (akta tanah) di kami (BPN) hingga saat ini," tegasnya.

Selain itu, besarnya biaya pembuatan akta, salah satunya digunakan untuk biaya ukur bidang tanah, disanggah oleh Eko.

Biaya ukur bidang tanah di Desa Sambirobyong yang diikutkan PTSL sudah dibiayai oleh negara.

"Biaya ukur untuk PTSL sudah sepenuhnya ditanggung negara," pangkas Eko.

Sebelumnya, Kades Sambirobyong, Mochammad Akristiyanto menyoal warganya yang menuntut pengembalian uang pengurusan akta.

Sang kades menolak mengembalikan. dengan dalih uang sudah digunakan untuk membayar PPAT dan ukur bidang tanah.

"Itukan sudah beberapa tahun lalu, kok baru diminta sekarang, kan kita sudah bayar (ke kecamatan)," ujar pria yang akrab disapa Akris ini.

Saat diminta untuk menunjukan akta tanah yang sudah jadi, Akris tidak bisa menunjukanya.

Dirinya beralasan seluruh akta tanah yang diurus olehnya sejak 2016 lalu, langsung dikirim ke BPN untuk diikutkan program PTSL.

"Akte jadi semua kemudian kita kirim ke BPN, kalau yang tidak jadi saya enggak tahu," pungkas pria berkumis tipis itu.

Pelaksanaan PTSL di desa Sambirobyong dilakukan pada 2018 lalu.

Dari target 2.200 sertifikat, hanya jadi 212 sertifikat PTSL yang dibagikan pada Selasa (11/6/19) lalu.

Namun tak semua warga bahagia dengan menerima sertifikat ini. 

Pasalnya beberapa warga mempertanyakan tingginya biaya pengurusan akta di desa ini.

Mualimin misalnya, pria 47 tahun itu mempertanyakan biaya pengurusan akta tanah yang tinggi dan lama.

Dirinya sudah sejak tahun 2016 lalu. Untuk biaya pengurusan akta bervariasi,  mulai 1 hingga puluhan juta.

"Kalau saya kena 5 juta," ujar Mualimin.

Besarnya biaya itu,  dari informasi yang diterimanya digunakan untuk mengurus akte dan biaya PPAT (pejabat pembuat akta tanah).

Uang itu disetorkan pada perangkat desa setempat.

"Mayoritas (uang) diserahkan ke Bayan (Agus) dan Kamituwo," terangnya.

Senada dengan Mualimin, Sumino, (57) warga dusun Centong, mengajukan 3 sertifikat, namun hanya jadi 1.

Dirinya sudah membayar sebesar 12 juta pada 2018 lalu. Untuk pengurusan sertifikat akhirnya diikutkan PTSL dengan biaya 300 ribu per bidang.

"Alasanya untuk beli patok," ujarnya.

Meski begitu, dirinya tidak diberikan kuitansi oleh perangkat desa.

"Kalau dimintai kwitansi, bilang tak percaya," tuturnya.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Heryanto
Publisher : Sandi Alam
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tulungagungtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tulungagungtimes.com | marketing[at]tulungagungtimes.com
Top