Berstatus Tersangka KPK, Supriyono Masih Bisa Dilantik Jadi Dewan

Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (Foto:  Joko Pramono/Jatimtimes)
Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (Foto: Joko Pramono/Jatimtimes)

TULUNGAGUNGTIMES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono sebagai tersangka, Senin (13/5/19).

Supriyono yang kembali menjadi caleg dari PDI-P tercatat sebagai pendulang suara terbanyak dalam Pemilu 17 April lalu di Dapil I Kabupaten Tulungagung. Dia meraih suara sekitar 10 ribu dan mengungguli perolehan caleg lainnya.

Meski berstatus  tersangka KPK, Supriyono masih mungkin dilantik sebagai legislator di DPRD Tulungagung. “Beliau (Supriyono) termasuk peraih suara tertinggi di dapilnya. Hampir bisa dipastikan bisa terpilih sebagai salah satu anggota DPRD di Tulungagung,” ujar Ketua KPU Tulungagung Mustofa,Selasa (14/5/19).

Penetapan perolehan kursi sendiri sesuai dengan PKPU 4 dan 5 baru akan ditetapkan pada 22 Mei mendatang. Setelah itu, baru ditetapkan perolehan suara tiap-tiap calon legislatif. Setelah ditetapkan, peserta pemilu diberi waktu 3 hari untuk melaporkan perselisihan hasil pemilu.

Penyelesaian perselisihan hasil pemilu dilakukan dalam waktu 15 hari. Baru anggota DPRD terpilih bisa dilantik.

Untuk Supriyono, pelantikan bisa saja dilakukan meski statusnya tersangka KPK. Namun, bisa tidaknya dilantik nanti menunggu keputusan lembaga antirasuah itu.

“Misal pada waktu pelaksanaan pelantikan beliau (Supriyono) masih berstatus sebagai tersangka dan KPK mengizinkan, maka tidak menutup kemungkinan diikutkan pelantikan,”  jelas Mustofa.

KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2015-2018. Penetapan tersangka ini perkembangan dari kasus eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo yang telah divonis 10 tahun penjara.

"Tersangka SPR (Supriyono) diduga menerima uang setidak-tidaknya sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015-2018 dari bupati Tulungagung Periode 2013-2018 terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Pemberian uang itu juga terungkap dalam fakta persidangan Syahril Mulyo. Uang itu sebagai syarat pengesahan APBD dan/atau APBD perubahan. Dalam perkara sebelumnya, Syahri Mulyo terbukti menerima suap dari sejumlah pengusaha di Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000.000. Rinciannya, penerimaan fee proyek APBD murni dan APBD perubahan selama empat tahun berturut-turut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahun atau total sekitar Rp 2 miliar, penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan bantuan keuangan provinsi sebesar Rp 750.000.000 pada 2014-2018, serta fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama 2017 sebesar Rp 1 miliar.

Pewarta : Joko Pramono
Editor : Yunan Helmy
Publisher : Debyawan Dewantara Erlansyah
Sumber : Tulungagung TIMES
-->
Redaksi: redaksi[at]tulungagungtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]tulungagungtimes.com | marketing[at]tulungagungtimes.com
Top